Jurnal

PENERAPAN PEMBELAJARAN MELALUI PENDIDIKAN MORAL

GUNA MENINGKATKAN KEPRIBADIAN DAN SIKAP SISWA

Amran Mahmud

Dosen PPKn FKIP UNTAD

ABSTRAK

Abstrak: Melihat kondisi banyaknya penyimpangan moral dikalangan anak-anak dan remaja saat ini, menjadikan tugas yang diemban oleh para guru/ pendidik dan perancang di bidang pendidikan moral sangat rumit. Apapun model pembelajaran yang digunakan, para guru dihadapkan pada sejumlah kondisi yang berada di luar kontrolnya, yang harus diterima apa adanya. Satu variabel yang sama sekali tidak dapat dimanipulasi oleh guru atau perancang pembelajaran adalah karakteristik siswa dan budayanya.Variabel ini mutlak harus dijadikan pijakan dalam memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran yang optimal. Upaya apapun yang dipilih dan dilakukan oleh guru atau perancang pembelajaran haruslah bertumpu pada karakteristik perseorangan siswa sebagai subjek belajar serta budaya dimana siswa berada.
Kata Kunci: Pendidikan Moral, Sikap dan Kepribadian Siswa

DAFTAR PUSTAKA

Budiningsih, Asri, 2004. Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya. Jakarta: Rineka Cipta.
Duska, R. dan Whelan. 1975. Moral Development: A Guide to Piaget and Kohlberg. New York: Paulist Press.
Hardiman, B . 1987. Pendidikan Moral Sebagai Pendidikan Keadilan. Yogyakarta : Basis “ Andi Offset “.
Karma, Lewa, 2004. Merancang Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Atmosfer Pendidikan Formal.
Magnis-Suseno, F. 1987. Etika Jawa, Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa. Jakarta: PT Gramedia.
Taqur, Firman, 2007. Pendekatan Penanaman Nilai Dalam Pendidikan. Dokumen Pribadi.
Trimo, 2007. Pendekatan Penanaman Nilai Dalam Pendidikan Budi Pekerti Di Sekolah.

 

SISTEM KEWARISAN ETNIK KAILI

(TINJAUAN MENURUT HUKUM ISLAM)

Amran Mahmud

Dosen PPKn FKIP UNTAD

ABSTRAK

Sistim pewarisan pada masyarakat Kaili cenderung mengikuti sistim pewarisan adat, dengan variasi yang dipengaruhi oleh pribadi dan atau kondisi sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. Disamping itu besar kecilnya harta warisan juga mempengaruhi cara pengelolaan. Umumnya karena harta warisan itu kecil jumlahnya, orang cenderung mengelolanya secara kolektif. Karena harta itu terlalu kecil, mereka lebih suka mempertahankan harta menjadi satu kesatuan yang utuh, karena pemanfaatannya yang dilakukan bersama. Manakala penetapan waris dilakukan melalui Pengadilan Agama biasanya mengikuti Hukum Islam. Sebaliknya apabila pembagian warisan itu diselesaikan lewat Dewan Adat, hukum adatlah yang dijadikan pedoman. Orang cenderung menyelesaikan kasus warisannya melalui “Dewan Adat” karena pengurusannya lebih mudah dan praktis. Selain itu masyarakat Kaili menganut prinsip kekerabatan yang bilineal sehingga membedakan pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dengan perempuan.Berdasarkan prinsip keturunan bilineal yang menentukan harta waris tertentu hanya untuk anak laki-laki dan harta waris yang lain untuk anak perempuan, hal ini kurang sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam Al-Qur’an, demikian pula pembagian harta warisan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan ketentuan yang pasti di dalam Al-Qur’an. Bahkan pembagian warisan yang menimbulkan sengketa, dikarenakan oleh sengketa hibah yang kebanyakan tidak didukung oleh bukti tertulis, jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

Kata Kunci: Kewarisan Etnik Kaili, Hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Taufik, Dr., & Karim Rusli (ed), Metode Penelitian Agama Sebuah Pengantar, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1989.

Abu Daud, Sunan Abu Daud, Juz II, Mesir, Syarikah Maktabah wa Mathba’ah al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1952.

Al-Khayyat, Abdul Azis, Nazariyat al-‘Urf, Aman, Maktabah Al-Aqsa, 1977.

Al-Sais, Muhammad Ali, Nasy’at al-Fiqh al-Ijtihadi wa at-warih, Kairo, Majma Al-Buhus al-Islamiyat, 1970.

Al-Syathibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam, di-tahqiq oleh Muhammad Husnain Makhluf, Beirut, Dar. Al-Fikr.

Ali, Muhammad Daud, Prof. SH., Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistim Hukum di Indonesia, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984.

Basyir, Ahmad Azhar, MA., Hukum Adat Bagi Umat Islam. Yogyakarta, Nur Cahaya, 1983.

———, Hukum Waris Islam, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Edisi ke VII, Yogyakarta, 1985.

Chalid, Syamsuddin, Drs., DM, Djafar, Drs. Syuaib, Dalia, Dra., Upacara Tradisional Dalam Kaitannya Dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan Daerah Sulawesi Tengah, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1985.

Coulson, N.J, A History Of Islamic Law, Edinburg at the Universitas Press, 1964.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Upacara Tradisional Daerah Sulawesi Tengah, Jakarta, 1983/1984.

Haar, B. Teer, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, (terj : K. Ng. Soebekti Posponoto), Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1991.

Hasan, Ahmad, The Early Development of Islamic Jurisprudence (terj : Agah Garnadi, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup). Bandung, Pustaka, 1984.

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadis, Jakarta, 1981.

Hogbin, H. IAN., Law and Order in polynesia (Study of Primitive Legal Institution), London, Christophers, 1934.

  1. Hourani, Albert, & S.M. Stern (eds), The Islamic City, Oxford : Bruno Cassirer & The University of Pensylvania Press, 1970.

Imam Soedijat, SH., Asas-Asas Hukum Adat, Yogyakarta, Liberty, 1985.

Ibnu Hanbal, Ahmad, Musnad Ibnu Hanbal, Beirut, Maktabah al-Islami, t.t.

Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Jakarta, PT. Dian Rakyat, 1981.

Khallaf, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul al-Fiqhi, Cairo, Mathba’ah al-Istiqamah, 1978.

Mattulada, Prof. Dr., Sejarah Kebudayaan “To-Kaili” (orang Kaili), Palu, Badan Penerbit Universitas Tadulako, 1989.

Mubarak, Zaki, Al-Akhlaq inda Al-Ghazali, Cairo, Al-Mathba’ah, 1929.

Muhammad, Abbas Husni, Al-Faqih al-Islami Afaquhu wa Tathawwuruhu, Makka al-Mukarramah, Da’wah al-Haq, 1402 H.

Mazkur, Muhammad Salam, Al-Madkhal Fi-Fiqhi al-Islami, Kairo, Dar al-Nahda al-Arabiyah, 1960.

Nainggolan, RE., Upacara Adat Balia Suku Kaili di Kabupaten Donggala, Palu, Badan Penerbit Universitas Tadulako, 1990.

Noeh, H. Zaini Ahmad & Adnan, H. Abdul Basit, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1983.

  1. Soepomo, Prof. Dr., Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1982.

——–, Sejarah Politik Hukum Adat, Jilid I, II, Jakarta, Pt. Pradnya Paramita, 1982.

Rasyid, Lily, Prof. SH. LLM., Filsafat Hukum, Bandung, Remaja Karya, 1985.

Rahman, Fatchur, Ilmu Waris, Bandung, PT. Al-Ma’arif, cetakan kedua, 1981.

Saad Ali Duraib, Saud, Al-Tanzhim al-Qadha’I fi al-Mamlakat al-Arabiyah al-Saudiyat, Rayadh, Mathabi’ hanifah (1973).

  1. Praja, Juhaya, Dr. (ed), Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, Bandung, 1991.

Soekanto, Prof. Mr. Dr. Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat), Jakarta, CV. Rajawali, 1981.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1989.

Syekh Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid III, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.

Thalib, Sayuti, SH., Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam), Jakarta, Bina Aksara, 1982.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990.

Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989, Jakarta, Bina Dharma Pemuda Indonesia, 1990.

Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta, CV. Haji Mas Agung, 1990.

 

KRIMINALISASI PERS DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

 Amran Mahmud

Dosen PPKn FKIP UNTAD

ABSTRAK

Penelitian ini berdasar dari kurangnya perlindungan hukum yang diperoleh wartawan ketika melaksanakan tugas jurnalistiknya. Bentuk kekerasan fisik maupun mental bukan sesuatu yang baru dalam dunia pers. UU RI No. 40 Th. 1999 tentang Pers yang diharapkan menjadi benteng bagi para pekerja pers dalam menjalankan profesinya, belum sepenuhnya dapat dirasakan fungsinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban wartawan, selanjutnya upaya apa yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang sering kali memperoleh kekerasan dalam melaksanakan tugasnya, serta kendala apa yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintah agar lebih memahami fungsi, hak dan kewajiban pers ketika menjalankan tugasnya menyampaikan informasi kepada publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kekerasan terhadap wartawan masih saja terjadi. Perlindungan hukum yang diharapkan dengan mengacu pada UU RI, No. 40 Th. 1999 tentang Pers belum dapat dirasakan secara utuh. Model penyelesaian kekerasan terhadap wartawan selalu ditempuh dengan cara damai, hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran hukum sebagian wartawan melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat, aparat hukum, serta pemerintah tentang tugas, fungsi dan kewajiban pers. Sehingga budaya kekerasan terhadap pers masih saja terjadi. Ironisnya lagi penyelesaian kasus sengketa pers selalu mengeyampingkan UU RI, No. 40 Th. 1999 tentang Pers dan menggunakan undang-undang lain sebagai pedoman.

Kata Kunci: Kriminalisasi Pers, Hukum Pidana

DAFTAR PUSTAKA

 Armada A, Wina. 1993. Menggugat Kebebasan Pers. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Atmadi, T. 1985. Sistem Pers Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.

Abdullah, Aceng. 2000. Press Relation, Kiat Berhubungan Dengan Media Massa. Jakarta: Remaja.

Basuki, Wishnu. 1995. Pers dan Penguasa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Daud, Aidir Amin. 2007.Kebebasan Pers dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ringkasan Desrtasi. Makassar

Djatmika, Prija. 2004. Strategi Sukses Berhubungan Dengan Pers Dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.

Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Harymurti, Bambang. 2006. Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo.

Hutajulu, Marlon F. 2007. Pers yang Sehat Mendorong Otonomi Daerah yangSehat. Jakarta: Indonesia Media Law & Policy Centre (IMLPC).

Kasman, Suf. 2004. Jurnalisme Universal. Jakarta Selatan: Teraju.

Kahya, Eyo. 2004. Perbandingan Sistem Dan Kemerdekaan Pers. Bandung: Pustaka Buni Quraisyi.

Kusumaningrat, Hikmat. 2005. Jurnalistik Teori Dan Praktik. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Lesmana, Tjipta. 2005. Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers Antara Indonesia dan Amerika. Jakarta: Erwin-Rika Press.

Mustoffa, Sumono. 1978. Kebebasan Pers Fungsional Sebagai Salah Satu Sarana Perjuangan Kemerdekaan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Idayu.

Muis, A. 1999. Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa. Jakarta: Dharu Anuttama.

________, 1996. Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers. Jakarta: Mario Grafika

Moein, A MB. 2003. Mengapa Saya Jadi Wartawan?, Karena Saya Cinta pada Kebenaran (Sosok Wartawan Tiga Jaman). Makassar: Makassar Press.

Panjaitan, Inca IP H. 2004. Menegakkan Kemerdekaan Pers ”1001” Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis. Jakarta: Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers Serikat.

Rahardjo. 2001. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Adity Bakti.

Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor yang Mempegaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Grafindo Persada.

Swantoro, P. 2001. Humanisme Dan Kebebasan Pers. Jakarta: Buku Kompas.

Santana, Septiawan. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumadiria, AS Haris. 2004. Menulis Artikel dan Tajuk Rencana. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Tahir, Heri. 2007. ”Pemberitaan Pers: Antara Hukum Dan Demokrasi”. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial volume VIII Nomor 2.

UU RI No. 40 Tahun 1999, tentang Pers. Jakarta: Harvarindo.

UU RI, No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Bandung: Permana Bandung.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*